Debat Cagub dan Cawagub Riau seperti stand up comedy

PEKANBARU (RA)- Acara debat kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Riau untuk periode 2013-2018 yang diselengarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Riau, pada Sabtu, 24 Agustus 2013, yang dimulai pukul 19.00 wib. Telah menyisakan tawa dan juga menyisakan segudang permasalahan.

Saya menganggap bahwa hal yang demikian itu bukanlah debat, melainkan hanya seperti stand up comedy, memalukan. Padahal jutaan pasang mata yang ada di negeri ini menyaksikan acara itu, karena memang di tampilkan di stasiun televisi nasional.

Masing-masing kandidat tidak mampu memaparkan kepada khalayak akan visi dan misi serta program cerdas untuk Riau kedepan. Mereka cenderung saling mengkritik dan saling menonjolkan diri akan kepintarannya, padahal kondisi yang demikian justru mencerminkan bahwa mereka tidak pintar, hal ini sama sekali tidak memberikan keteladanan kepada rakyat yang akan dipimpinnya.

Mereka telah kehilangan sensitivitas terhadap harapan rakyat, mereka lupa bahwa jutaan rakyat diluar sana telah memiliki harapan besar kepada calon pemimpinnya agar bisa pintar sehingga bisa diandalkan oleh mereka dan menjadi problem solver di bumi lancang kuning ini.

Selain itu, soal pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD terkait undang-undang keterbukaan informasi dan undang-undang pers. Mengapa hanya satu stasiun televisi nasional saja yang menyiarkan acara ini secara langsung? padahal begitu banyak stasiun televisi lain yang seharusnya juga bisa menyiarkan ini secara langsung.

Bila persoalannya adalah hanya satu stasiun televisi yang memprogramkan ini di tataran instansinya, maka alangkah lebih bijaknya bila KPUD juga tidak mempersulit rekan-rekan jurnalis untuk meliput acara ini, asalkan dia punya ID Card jurnalis maka di bolehkan saja masuk kedalam ruangan dan merekam semua yang terjadi didalam ruangan debat, sehingga bisa menyebarkannya kepublik.

Tidak mesti harus membawa undangan resmi dari KPUD, sebagaimana yang di keluhkan oleh rekan-rekan jurnalis saat itu. Kondisi yang demikian tentu sangat memprihatinkan, dan KPUD selaku panitia penyelengara seharusnya sesegera mungkin menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait kondisi ini.

Dan selanjutnya KPUD melakukan evaluasi terhadap kinerjanya selama ini, agar dengan demikian uang rakyat yang dihabiskan untuk penyelengaraan pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Riau periode 2013-2018 ini tidak menyisakan kedongkolan di hati rakyat.

Penulis : Setiyono (Political Analist dan Aktivis KAMMI)

Editor: Doni Dwi Putra

tulisan ini dimuat oleh www.riauaktual.com/25 Agustus 2013/