Oleh
: Setiyono
PT.
Freeport meminta perpanjangan kontrak sampai tahun 2041, disinyalir pemerintah
RI akan menyetujui. Hal ini membuktikan cengkraman neoliberalisme masih sangat
kuat, bangsa kita membutuhkan pemimpin yang berani dan tegas untuk mengatakan
tidak pada neoliberalisme, bukan pemimpin yang longa longo seperti kerbau dan
suka mengeluh kepada rakyatnya. Iran dengan Mahmud ahmadinejadnya berani
mengatakan tidak pada neoliberalisme, dan Venezuela dengan hugo chaveznya mampu
melakukan hal yang sama. Tapi kenapa pemimpin kita tidak mampu melakukan hal
yang demikian? Memecahkan permasalahan krisis kedelai heboh sampai keseluruh
antero nusantara. Mana ahli-ahli ekonomi yang bercokol di lingkaran
pemerintahan? Semuanya hanyalah sebatas tim impian.
Kekayaan
alam negeri ini yang begitu melimpah ruah, asyik dikeruk oleh asing. Ibarat
seorang raja, maka kita ini adalah raja yang bekerja kepada raja lain dari
negeri tetangga. Terkesan kita memiliki istana yang mewah, negeri yang subur,
prajurit yang tangguh, dan rakyat yang banyak, layaknya seperti kerajaan paling
adi daya di dunia, tapi ternyata semua hanyalah papan catur dengan
bidak-bidaknya yang dimainkan oleh seseorang. Permasalahan akut yang
menyebabkan neoliberalisme tetap kuat membelit bangsa ini menurut saya ialah
dikarenakan beberapa factor.
Pertama,
terdapatnya kesenjangan dari sisi sumber daya manusia dibandingkan dengan
Negara-negara lain, hal ini disebabkan lambannya perbaikan kualitas pendidikan
yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga berdampak terhadap lemahnya kesadaran
masyarakat bahwa negeri ini sedang dalam cengkraman neoliberalisme yang
membahayakan perkembangan ekonomi dimasa depan.
Kedua,
tidak adanya kebijakan yang benar-benar menguntungkan Negara ini terkait dengan
kerjasama kepada pihak asing, misalnya terkait dengan ekonomi, selalu saja bagi
hasilnya tidak pernah adil. Silahkan dilihat UU No 25/2007 tentang Penanaman
Modal Asing.
Ketiga,
lemahnya mental pemimpin untuk revolusi ekonomi, dari sistem neoliberallisme
menjadi ekonomi yang berbasis kerakyatan (baca : tulisan saya “jerit tangis
rakyat ditengah euphoria pemerintah”).
Keempat,
pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk melukiskan cita-cita bangsa ini
dimasa depan, jika pun ada itu cenderung abstrak dan sulit untuk dicerna oleh
masyarakat. Sehingga semuanya hanya akan menjadi impian yang sulit
direalisasikan.
Kelima,
kedaulatan yang sudah tergadaikan akibat lemahnya argumentasi pemimpin bangsa
ini ketika dihadapkan dengan dunia internasional, contoh lambatnya dukungan
kepada palestina dari upaya pembebasan jajahan Israel, padahal visi bangsa ini
ialah menghapuskan segala bentuk penjajahan diatas dunia, dan mudahnya memberikan suntikan dana kepada
IMF yang sudah 14 tahun menjerat negeri ini dengan jebakan-jebakan
hutangnya.
Dengan
realitas yang demikian, maka solusi yang dapat ditawarkan dengan keterbatasan
hipotesa saya ialah,
Pertama,
percepat perbaikan kualitas pendidikan negeri ini, dengan penggangaran yang
besar tentunya dan pengawasan ketat terhadap semua hal yang berkaitan agar
dapat meminimalisir praktek-praktek korupsi. Mengenai masalah ini perlu belajar
dari jepang, bagaimana sistem pendidikan dinegara tersebut sangat layak untuk diapresiasi,
karena kolaborasi antara sistem pendidikan modern dan budaya yang dipertahankan
masyarakat sangat terjaga. Keprofesionalisme pengajar di jepang sangat dihargai
dan bahkan nyaris seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung oleh negara, sehingga
sulit untuk menemukan seorang pengajar yang memiliki profesi ganda.
Kedua,
kita menyadari bahwa negara tidak mungkin bisa menjadi pelaku tunggal dalam
kegiatan ekonomi global, namun negara tetap memainkan peran penting dalam
membuat perjanjian dan keputusan (deal) bisnis di level internasional. Oleh sebab
itulah peran Negara dalam memproteksi korporasi asing harus benar-benar
berlandaskan atas pancasila, yang mana didalamnya terdapat lima azas yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau
kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Yang
Maha Esa. Sehingga korporasi
asing tidak mengungkung kondisi ekonomi nasional. Karna bila kita telaah secara
seksama maka didalam pancasila tersebut terdapat pesan dari para pendiri bangsa
untuk tidak mengunakan sistem neoliberalisme sebagai motor ekonomi.
Ketiga,
pemimpin harus tegas menyuarakan bahwa perekonomian nasional akan bangkit
bersama rakyat, bukan atas dasar dominasi asing. Bila hal ini mampu dilakukan,
maka apapun cita-cita bangsa kedepan akan mudah untuk diwujudkan. Karena hal
mendasar setelah persoalan sumber daya manusia atas keterpurukan kondisi bangsa
ini ialah masih kuatnya dominasi asing didalam perekonomian bangsa kita.
(Mahasiswa
jurusan Planologi, Fakultas Teknik, UIR)
Posting Komentar